TINJAUAN PERATURN TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA DENGAN PERATURAN-PERATURAN JABATAN KEPALA DAERAH
Review Of The Ruler On The Time Of The Village Head Office With The Regulations Of The District Head Office
DOI:
https://doi.org/10.59896/pesolah.v1i1.150Keywords:
Village head, regional head, term of officeAbstract
The term of office of village heads and regional heads is certainly different because both have their own regulations in the law, which is written about village regulations including Law Number 5 of 1979 concerning Village Government then replaced by Law No. 6 of 2014 concerning villages and after that changed to Law No. 3 of 2024 which regulates the term of office of village heads is 8 years and a maximum of 2 terms. Meanwhile, Article 162 Paragraph (1) and (2) of the same Law regulates that regional heads serve for five years. While Article 201 Paragraph (7) of Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections states that regional heads resulting from the 2020 Regional Elections serve until 2024. The research method used is a literature review or Library study. The purpose of this study is to analyze changes in the regulations on the term of office of village heads and regional heads. The results of the study show that there are many changes in the term of office of village heads and the term of office of regional heads which include several laws in them.
References
https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/2/8/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat iii diseluruh wilayah republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Nurhayati Nurhayati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
