PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI ERA DIGITAL
Criminal Law Protection for Children and Women as Victims Of Sexual Violence in the Digital Era
DOI:
https://doi.org/10.59896/gara.v20i2.696Keywords:
Legal Protection, Criminal Law, Children, Women, Digital Sexual ViolenceAbstract
The development of information technology has brought both positive and negative impacts on society. One of the negative impacts currently rampant is the rise of sexual violence against children and women through digital media. This study aims to analyze the forms of criminal law protection for children and women as victims of sexual violence in the digital era, the factors causing the increase in such crimes, and the effectiveness of law enforcement in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal protection for children and women has been regulated in several laws such as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, the Child Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law. However, its implementation still faces various obstacles, including low public legal awareness, patriarchal culture, weak digital supervision, and suboptimal law enforcement against perpetrators. Therefore, strengthening regulations, public education, and inter-agency synergy are necessary to provide maximum legal protection for children and women
References
Atmasasmita, (2022), Rekonstruksi Teori Hukum Pidana dan Viktimologi Modern, (Jakarta: Prenadamedia Group).
Dikot, (2024), Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, (Bandung: Alumni).
Jay, Alexander, (2023), Kajian Orientasi Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta: Rajawali Pers.
Mansur, (2023), Hukum Penegakan dan Perlindungan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika.
Marlina. (2023), Pendekatan Holistik terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Medan: USU Press.
M. H. Siregar, (2024), "Anatomi Delik Formal dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Pasca Berlakunya UU TPKS," Jurnal Relevansi Hukum 8, no. 1.
Ramadhan & Saputro, (2024), "Relasi Kuasa Gender dan Fenomena Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual Siber di Indonesia", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 13, No. 2.
Sitompul, (2025), Cybercrime: Tantangan Pembuktian Digital Forensik dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana).
Siregar, M. H. (2024). "Anatomi Delik Formal dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Pasca Berlakunya UU TPKS". Jurnal Relevansi Hukum, Vol. 8, No. 1.
Soekanto, Soerjono. (2022), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Utami, P. (2025). "Reorientasi Pasal Kesusilaan: Analisis Asas Lex Specialist dalam Perubahan Kedua UU ITE dan UU TPKS". Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol. 11, No. 3.
Wijaya & Lestari, (2024), "Hambatan Yuridis Implementasi UU TPKS terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik", Jurnal Hukum& Pembangunan, Vol. 54, No. 1.
Zulfa Eva Achjani, (2022), Victimology dan Perlindungan Korban. Depok: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 B. Farhana Kurnia Lestari, Ulya Sofiana, Firzhal Arzhi Jiwantara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
